Akademisi Bantu Pemerintah Kaji Jumlah Emisi Karbon

Permasalahan sampah hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Namun, tak sedikit wilayah, khususnya wilayah perkotaan bisa berhasil keluar dari masalah sampah. Karena itu, dalam penanganan, harus melihatklan semua pihak, baik itu pemerintah, pihak swasta, akademisi dan juga masyarakat itu sendiri.

PRASETYO BUDIANTO, Palangka Raya

DIREKTUR Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR) Prof Dr Ir Yetrie Ludang MP menjadi salah satu narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Kajian Cepat Pelayanan Publik Penanganan Sampah yang Berwawasan Lingkungan di Kota Palangka Raya. Penulis berkesempatan berbincang-bincang dengan Prof Yetrie usai diskusi yang dilaksanakan di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Kamis (27/6).

Sebagai akademisi, tentu gagasan mereka sangat diperlukan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangai permasalahan lingkungan. Dikatakan Prof Yetrie, permasalah sampah di Kota Palangka Raya khususnya, harus dipecahkan bersama. Apalagi, saat ini Kota Palangka Raya menjadi perhatian nasional dengan isu perpindahan Ibu Kota ke Kalteng.

Perempuan cantik yang dikenal tegas ini melihat bahwa, penanganan sampah di Kota Palangka Raya sudah lumayan bagus, tetapi masih belum maksimal. Yang menjadi sorotan adalah, masih banyaknya tempat pembuangan sampah (TPS) di pingir-pinggir jalan utama. Ini yang menambah kesan kumuh Kota Palangka Raya. Belum lagi, adanya sejumlah pemulung yang memngaduk-aduk bak sampah atau TPS tersebut.

“Untuk masalah bak sampah, memang perlu dipindah. Dan, kalaupun dipindah atau membuat depo sampah, perlu kajian mendalam atau mendengar pendapat orang yang memang di bidangnya. Jadi tidak asal pindah, yang nantinya malah akan membuat permasalahan baru,” ungkap Yetrie kepada Kalteng Pos, kemarin.

Dikatakanya, volume sampah akan terus bertambah, seiring bertambahnya jumlah penduduk kota. Jadi, dalam penangananya, harus melibatkan semua aspek. “Selain itu, juga perlu kesadaran masyarakat atau kita semua dalam hal membuang sampah. Jadi tidak bergantung kepada instansi terkait saja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yetrie menambahkan, untuk lancarnya aturan, perlu dibuat sebuah produk hukum berupa peraturan daerah (perda). Memang Perda tentang sampah di Palangka Raya sudah ada dan bagus. Namun, perlu dilakukan revisi mendetail. Misalkan aturan tersebut sampai mengatur di tingkat rumah tinggal. Contohnya, mengatur tentang harus tersedianya bak-bak sampah di rumah dan juga pertokoan. 

Untuk memikirkan bagaimana mengelola sampah, butuh peran akademisi dalam hal pengkajian guna pengelolaan sampah demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Ditekankan Yetrie bahwa peran akademisi maupun peneliti memang sangat penting untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah.

Terkait peran akademisi, Yetrie mengaku akan membantu pemerintah dengan mengkaji tentang jumlah atau estimasi emisi karbon dari sampah di Kota Palangka Raya. Sampah menghasilkan gas metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2) yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global.

Kajian ini nantinya bisa digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam pembuatan rekomendasi pengendalian emisi karbon di Kota Palangka Raya. Rekomendasi ini dapat dilakukan oleh pihak masyarakat dan pemerintah agar emisi karbon yang dihasilkan dari sampah permukiman tidak terus bertambah.

“Sebelum emisi semakin tinggi, harus segera diantisipasi. Dan, salah satu rekomendasi dari kajian itu nanti adalah rekomendasi jenis tanaman yang memiliki serapan karbon dioksida tinggi guna mengatasi masalah emisi,” ungkap doktor teknik lingkungan jebolan Institusi Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS)  ini. (*/ala)

Repost dari:
http://kaltengpos.co/READ/detail_berita/pages/berita/-26573-akademisi_bantu_pemerintah_kaji_jumlah_emisi_karbon.html

Categories: Berita